NEGERI NGERI - NGERI SEDAP | KONTROVERSI Edisi 004

Pekan ini publik dibuat gaduh oleh sejumlah peristiwa yang menyita perhatian.

Sekitar satu minggu lagi sebelum waktu pendaftaran calon yang berlaga di Pilkada 2024 dibuka, MK mengeluarkan putusan yang mengubah aturan pengajuan calon peserta. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Putusan ini dipastikan bisa berdampak banyak pada peta pertarungan di pilkada yang belakangan ini disebut-sebut terjadi oligarki oleh satu kelompok saja.

MK juga membuat keputusan yang menegaskan usia cagub atau cawagub minimal 30 tahun saat penetapan. Dengan keputusan ini, peluang Kaesang Pangarep seakan tertutup untuk jadi cagub atau cawagub.

Namun DPR melakukan manuver untuk bisa menganulir putusan MK dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Di pekan ini juga Presiden Jokowi mengganti sejumlah menteri walau umur pemerintahan tinggal sekitar 2 bulan lagi. Ada menteri dari kader PDIP yang terpental dan digantikan oleh kader Partai Gerindra.

Apakah Presiden Jokowi sedang melakukan konsolidasi dukungan di ujung kekuasannya? Dan apa yang sedang dipertontonkan DPR dengan mencoba 'melawan' putusan MK? Apakah jalan bagi Anies Baswedan untuk berlaga di pilkada kembali tertutup oleh akrobat DPR?